APBN dan Kebijakan Fisikal



APBN dan Kebijakan  Fisikal 


            APBN adalah data atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan atau pengeluaran dalam jangka waktu tertentu ( 1 tahun ) yang di tetapkan dengan undang – undang serta di laksanakan terbuka dan bertanggung jawab .
A.      Anggaran pendapatan Negara memiliki fungsi sebagai berikut :
a.      Fungsi Alokasi
Fungsi Alokasi berkaitan dengan sumber – sumber penerimaan Negara unruk membiayai belanja Negara. Misalnya penerimaan pajak di alokasikan untuk membiayai pembangunan insprastuktur seperti jalan, saranan transportasi, seklah, tempat ibadah, penerangan jalan, dll.
b.      Fungsi Distribusi
Fungsi Distribusi berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud jika pemanfaatan penerimaan Negara yang berasal dari rakyat di lakukan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Misalnya pemberiaan subsidi BBM kini dikurangi karena baik rang kaya maupun orang miskin merasakan subsidi. Subsidi selayaknya di berikan kepada yang benar – benar membutuhkan misalnya subsidi beras, subsidi pendidikan, untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu.
c.       Fungsi Stabilitas
Fungsi Stabilitas berkaitan dengan peraturan perekonomian nasional agar tetap seimbang, artinya permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Pemerintah dapat menggunakan APBN sebagai instrument pengendali prekonomian baik pada masa perekonomian stabil, depresi, ataupun inflasi.

B.      Tujuan Penyusunan APBN
Ketika kita menyusun anggaran, kita berharap bias mengetahui dan mengendalikan sumber – sumber penerimaan dan pengeluaran kita. Demikian pula dalam lingkup Negara. Penyusunan APBN memiliki tujuan sebagai berikut :
a.      Meningkatkan transparasi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR dan rakyat.
b.      Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah.
c.       Membantu pemerintah dalam mencapai kebijakan fisika.
d.      Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja.
e.      Membantu menciptakan efesiensi dan keadilan menyediakan barang dan jasa public melalui proses pemrioritasan.
Bagaimana proses penyusunan APBN setiap tahunnya ? APBN bermula dari RAPBN yang disusun oleh presiden di bantu mentri keuangan. Mereka menyusun rencana APBN berdasarkan asumsi – asumsi. Asumsi berupa dasar anggapan tentang kondisi ekonomi maka, antara lain produk domesitik bruto (PDB) menurut harga berlaku , pertubuhan ekonomi, inflasi, nila tukar rupiah, rata – rata suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak internasional dan produksi minyak Indonesia. Dalam penyusunan RAPBN di gunakan asas –asas kemandirian, penghematan, dan belanja prioritas Pembangunan.  RAPBN ini nanti di ajukan ke DPR selaku wakil rakyat. Apabila di setujui RAPBN akan disahkan menjadi APBN. Hak DPR menetapkan anggaran disebut HAK BUDGET.
C.      Struktur APBN
 
Struktur dan susuna APBN sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun – tahun sebelunya karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang ( anggaran deficit ) . sumber penerimaan dan sumber pengeluaran di pisahkan dengan tegas pada pos – pos yang berbeda. Struktur APBN Negara Indonesia sebagai berikut :
a.      Pendapatan Negara dan Hibah
a.      Penerimaan pajak
b.      Penerimaan bukan pajak
b.      Belanja Negara
a.      Belanja pemerintah pusat
b.      Anggaran belanja untuk daerah
c.       Keseimbangan primer perbedaan statistic
d.      Surplus/deficit anggaran
e.      Pembiayaan
D.      Sumber – sumber pendapatan /penerimaan pendapatan pemerintah pusat
a.      Penerimaan dalam negeri yang terdiri dari :
a.      Penerimaan pajak
Penerimaan pajak yang masuk dalam pos penerimaan pemerintah pusat meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari PPH, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional bersumber dari penerimaan bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
b.      Penerimaan Negara bukan pajak (PnBP)
Penerimaan Negara bukan pajak bersumber dari penerimaan – penerimaan sebagai berikut :
a.      Penerimaan sumber daya alam yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan alam seperti  minyak bumi dan gas alam ( MIGAS ), pertambangan umum, kehutanan, dan prikanan.
b.      Penerimaan  atas laba BUMN, setiap keuntungan yang di peroleh BUMN pemerintah berhak atas sebagian laba sesuai dengan besarnya kepemilikan seham BUMN.
c.       Penerimaan Negara bukan pajak lainna, seperti pungutan yang di kelola kementrian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
c.       Hibah
Hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak suwasta dalam negeri dan pemerintah daerah serrta sumbangan oleh pihak luar negeri dan pemerintah luar negeri yang tidak perlu di bayar lagi. Hibah dapat berasal dari dalam maupun luar negeri serta di belenjakan sesuai kesepakatan dengan Negara atau lembaga donor yang tertuang dalam nota kesepahaman. Yaitu penerimaan.

You might also like

0 Comments


EmoticonEmoticon

About