PERPAJAKAN




A.     Pengertian pajak
1.      Menurut prof. Dr Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada khas Negara untuk membiayai pengeluara – pengeluaran rutin.
2.      Menurut Prof. S.I.djayadiningrat , pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan – peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah, serta dapat dipisahkan tetapi tidak ada balas jasa dari Negara.
3.      Menurut undang – undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang beberapa kali mengalami perubahan. Undang – undang Nomor 9 tahun 1994, undang – undang nomor 16 tahun 2000, terakhir undang – undang nomor 28 tahun 2007. Pajak adalah kostribusi wajib kepada Negara yangtertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk eperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

B.     Ciri – ciri pajak
1.      Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada Negara
2.      Pembayaran yang didasarkan pada norma – norma hukum
3.      Sumber pembiayaan pengeluran kolektif
4.      Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum
5.      Balas jasa yang tidal diberikan secara langsung
C.     Fungsi Pajak
1.      Fungsi Budgetair pajak, fungsi Budgetair disebut fungsi utama pajak, atau fungsi Fisikal ( fisical function ) yaitu suatu fungsi dimana pajak di pergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang – undang perpajakan ang berlaku. Fungsi ini di sebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.
2.      Sebagai alat pengatur ( regulerend ). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Pembebasan pajak ekspor adalah merupakan salah satu contoh peran pajak pada kegiatan ekonomi.
3.      Sebagai alat penjaga stabilitas . pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga deficit perdagangan semakin melebar , pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah ang berkontribusi terhadap deficit neraca perdagangan.
4.      Sebagai redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak.
D.     Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
1.      Dasar hukum
Pada pajak, pemungutan diatur berdasarkan undang – undang . sedangkan pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan mentri, atau pejabat yang lebih rendah.
2.      Balas jasa
Pada pajak, balas jasa tidak bias ditunjukkan secara langsung, sedangkan pada retribusi balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu.
3.      Objek pemungutan
Pada pajak, pemungutan bersifat memaksa dan barang siapa tidak membayar, maka ia akan mendapat sanksi secara juridis. Pada retribusi , pemungutan di paksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak.
4.      Lembaga pemungut
Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusan maupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dipungut ole pemerintah daerah saja.

You might also like

0 Comments


EmoticonEmoticon

About